Lupa Password ?
  Registrasi Member
  Registrasi Newsletter

   
   
     
 

English

 
Cakupan Programs

Saat ini program-program YIPD/CLGI meliputi bidang-bidang pelayanan sebagai berikut:

Program Pendampingan Teknis

  • Manajemen Strategis
    Perencanaan strategis ditujukan untuk meningkatkan kemampuan berfikir dan bertindak strategis dari seluruh pelaku organisasi dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Untuk program yang satu ini YIPD/CLGI mendampingi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan strategis dan mendorong peningkatan, pengembangan serta pemantauan kinerja pemerintah daerah. Saat ini Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang di Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Mimika di Papua merupakan dua pemerintah daerah yang memperoleh pendampingan dari YIPD/CLGI.

  • Manajemen Kecamatan
    Dengan terus berkembangnya pelaksanaan otonomi daerah, perhatian pengembangan daerah kemudian mulai ditujukan kepada tingkat kecamatan. Setiap kecamatan harus memiliki perencanaan strategis yang baik. Untuk itu YIPD/CLGI mendampingi Pemerintah daerah untuk menyusun renstra kecamatan; kajian reposisi tugas dan tanggungjawab camat dan lembaga kecamatan serta pembentukan organisasi yang efektif dan efisiensi. Untuk saat ini pendampingan baru diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur di Nusa Tenggara Barat.

  • Manajemen Kinerja
    Manajemen kinerja merupakan suatu sistem pengukuran hasil kerja serta pengukuran efisiensi dari pelaksanaan program atau pelayanan suatu dinas/unit kerja/organisasi, yang dilaksanakan secara berkala dengan prosedur yang baku. Pendampingan YIPD/CLGI dalam bidang ini terutama ditujukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah daerah. Beberapa pemerintah daerah yang menjadi mitra YIPD/CLGI diantaranya Kota Pontianak (Kalimantan Barat), Kabupaten Sleman (DIY), Kabupaten Bangli (Bali), Kota Gorontalo (Gorontalo), dan Kabupaten Mimika (Papua).

  • Manajemen Perubahan
    Program manajemen perubahan dari YIPD/CLGI dimaksudkan untuk merintis perubahan pola pikir yang berorientasi unit kerja atau sektoral menjadi pola pikir yang mengedepankan tujuan bersama dan profesional. Kota Pontianak di Kalimantan Barat merupakan salah satu pemerintah daerah yang memperoleh pendampingan untuk program manajemen perubahan ini.

  • Manajemen Aset Properti Daerah
    Program ini ditujukan untuk membantu meningkatkan kinerja aset properti daerah melalui inventarisasi, klasifikasi, penentuan indikator kinerja serta monitoring. Dalam program ini YIPD/CLGI membantu Pemerintah daerah dalam membangun prosedur untuk melakukan penilaian harga aset properti sesuai dengan harga pasar serta membangun prosedur kerjasama dengan pihak swasta dalam pemanfaatan aset properti tersebut. Saat ini Pemerintah Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kota Manado di Sulawesi Utara menjadi mitra dampingan YIPD/CLGI untuk program ini.

  • Penyusunan Anggaran Kinerja
    Dalam upaya meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas keuangan daerah, diperlukan adanya keterkaitan antara besaran anggaran dengan indikator pencapaian kinerja dari tiap unit Pemerintah daerah. YIPD/CLGI membantu Pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip dalam proses penganggaran berbasis kinerja. Saat ini Pemerintah Kabupaten Morowali di Sulawesi Tengah merupakan salah satu Pemerintah daerah yang menjadi daerah dampingan YIPD/CLGI

  • Restrukturisasi Perangkat Pemerintaha Daerah
    Program ini dimaksudkan untuk menciptakan struktur dan organisasi perangkat kelembagaan pemerintah daerah yang miskin struktur dan kaya fungsi. Pada gilirannya diharapkan mampu mencapai pemerintahan daerah yang lebih efektif dan efisien

  • Kajian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Perangkat Kelembagaan Daerah
    Bertujuan menhindari tumpang tindih tugas pokok dan fungsi unit-unit kerja dalam organisasi perangkat pemerintah daerah untuk tujuan efisiensi dan efektifitas. Pemerintah daerah yang sudah menjadi mitra adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (NTB); Pemerintah Kabupaten Sinjai dan Pemerintah Kabupaten Sidrap (Sulawesi); Pemerintah Kabupaten Manokwari dan Pemerintah Kabupaten Mimika (Papua)

  • Analisa Jabatan dan Pemetaan Peta Kompetensi Jabatan
    Program ini bertujuan menyusun peta jabatan serta kompetensi jabatan demi terwujudnya organisasi yang profesional dengan penempatan pegawai yang tepat dan program pengembangan pegawai sesuai dengan tuntutan tugas/jabatannya. Pemerintah daerah yang sudah menjadi mitra adalah Kabupaten Mimika di Papua dan Kabupaten Sinjai di Sulawesi Selatan.

Pusat Informasi (Clearinghouse)

Merupakan bantuan tidak langsung bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi yang berhubungan dengan fokus isu pada kepemerintahan daerah. Beberapa pelayanan clearinghouse antara lain sebagai berikut:

  • Penyediaan dan penyebaran informasi melalui website http://www.clgi.or.id. Website yang ditujukan sebagai sebuah perpustakaan online ini, menyediakan akses informasi bagi masyarakat khususnya informasi dalam bentuk artikel dan makalah dari berbagai seminar, program-program inovasi pemerintah daerah, program donor, dan beragam publikasi.

  • Sistem Informasi Geografis (SIG) Sulawesi Berbasis Web (http://www.sulawesigis.org)
    Merupakan program kerjsama YIPD/CLGI dengan Canadian International Development Agency (CIDA), program ini bertujuan mengkemas informasi mengenai Sulawesi dalam format Geography Information System (GIS). Informasi yang dimuat dalam format GIS ini adalah informasi bio-fisik, data sosio-ekonomi, pembangunan, kemiskinan, batas administratif, infrastruktur, dan program dari lembaga donor .

  • Jaringan Dokumentasi Bidang Pemerintah Daerah
    Merupakan kerjasama antara YIPD/CLGI, Smeru, CSIS, dan URDI dalam bentuk suatu katalog terpadu online. Katalog ini dapat diakses melalui http://www.clgi.or.id. Tujuan jaringan ini adalah membuka akses lebih luas bagi publik dalam mengakses dokumen atau koleksi di bidang pemerintahan daerah dari beberapa lembaga. Keanggotaan jaringan ini bersifat terbuka.

  • Publikasi
    Bertujuan menyebarkan informasi, data, peristiwa, pengalaman (lesson-learned) program-program di bidang penguatan kapasitas pemerintah daerah. Publikasi yang dihasilkan salama ini berupa modul, buku, prosiding dan newsletter Inovasi CLGI. Sebagian publikasi ini dapat diakses online melalui http://www.clgi.or.id

Penelitian dan Pengkajian

YIPD/CLGI selain melakukan pendampingan teknis langsung kepada pemerintah daerah di Indonesia dan pelayanan informasi dan data melalui clearinghouse, juga melakukan penelitian dan pengkajian di bidang pemerintahan daerah. Beberapa penelitian dan pengkajian yang sudah pernah dilakukan, antara lain:

  • Kajian hukum UU No. 22 Tahun 1999, merupakan studi yang dilakukan di 5 Kota yaitu Bandung, Denpasar, Makasar, Kupang dan Jayapura untuk mengetahui pelaksanaan otonomi daerah pada kota-kota tersebut. Studi ini dilakukan pada tahun 2001.

  • Studi ketidakleluasaan eksport dibidang manufaktur, bertujuan mengetahui bagaimana meningkatkan kontribusi produk domestik manufaktur dengan melakukan identifikasi kasus yang terjadi dan menyebabkan kendala dalam industri manufaktur serta mengidentifikasi solusi untuk menangani kendala tersebut. Studi ini merupakan kerjasama YIPD/CLGI dengan PSAP-UGM, GIAT, USAID

  • Capacity Building Needs Assessments (CBNA), bertujuan melakukan penilaian untuk mengetahui kebutuhan, ketidakleluasaan, dan potensi pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang menjadi mitra Kabupaten Bojonegoro di Jawa Tengah, Kabupaten Kutai Timur di Kalimantan Timur, dan Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Mimika di Papua. Program semacam ini adalah kerjasama antara YIPD/CLGI dan pemerintah daerah yang terpilih serta pihak-pihak lain yang mempunyai komitmen yang sama pada penguatan kapasitas pemerintah daerah

  • Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah
    Untuk mencapai sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan akuntabel YIPD/CLGI melakukan kajian kebijakan yang merupakan usaha mensintesakan kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh berbagai lembaga donor guna membantu pelaksanaan program desentralisasi di Indonesia. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyusunan kebijakan tentang pemerintahan daerah di Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, dan Bappenas. Studi ini merupakan kerjasama antara YIPD/CLGI dan GTZ Urban Quality

Selain program-program tersebut diatas, YIPD/CLGI juga melakukan program lain yang mendukung proses penguatan kapasitas pemerintah daerah, antara lain :

  • Program Mitigasi Bencana Perkotaan di Indonesia
    Merupakan program studi yang bertujuan memberikan kesadaran kepada para pemangku peran stakeholder daerah, bahwa bencana alam perlu mendapat penanganan sejak dini dan tidak hanya penanganan pada saat terjadi dan saat rehabilitasi saja. Program studi dilakukan di Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan. Program ini merupakan kerjasama antara Asian Disaster Preparedness Center (adpc) dengan World Seismic Safety Inititive (WSSI), Earthquakes and Megacities Inititive (EMI) dan YIPD/CLGI

  • Manajemen Lingkungan
    Bertujuan membantu melestarikan keanekaragaman, melalui pendampingan pada pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta dalam menyusun rencana manajemen konservasi. Untuk tahun 2004, YIPD/CLGI sedang melakukan proses konsultasi multi stakeholder tentang manajemen konservasi di daerah Bukit Batu dan Giam Siak Kecil, Propinsi Riau.

  • Mapping Program: Initiatives for Strengthening Local Government Capacity
    Program ditujukan untuk mengidentifikasikan program-program pemberdayaan kapasitas pemerintah daerah di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi informasi dan data awal bagi pengembangan program-program serupa di masa mendatang. Merupakan program tahunan YIPD/CLGI dan dapat diakses online melalui http://www.clgi.or.id.

  • Pengelolaan Dana Sosial Perusahaan
    Dalam memenuhi tanggungjawab sosialnya, banyak perusahaan mulai menganggarkan secara khusus dana sosial. Dana ini ditujukan untuk berbagai kegiatan seperti pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan dan lain-lain. Kunci dari pengelolaan dana sosial ini adalah kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya. Dalam upaya mencapai tujuan diatas YIPD/CLGI membantu mempersiapkan langkah-langkah bagi perusahaan dalam menciptakan mekanisme pengelolaan dana sosial secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

YIPD implements technical service delivery programs in the areas of:

  • Strategic Management and Planning
    Strategic management and planning improve the capacity of local stakeholders (i.e., local governments) to think and act strategically. YIPD provides professional technical assistance to local governments to undertake strategic planning and encourages the improvement, development and monitoring of local government performance. At present the local governments of Kabupaten Sidenreng Rappang, South Sulawesi; and Kabupaten Mimika, Papua are two local governments receiving technical assistance from YIPD.

  • Kecamatan (sub-district) Management and Planning
    With Indonesia’s continuing implementation of regional autonomy, the focus of local government development has shifted to the level of kecamatan. Every kecamatan requires solid strategic planning capabilities. YIPD provides technical assistance to local governments in undertaking strategic planning for kecamatan; studies on re-positioning tasks and responsibilities of the Camat (head of kecamatan) and kecamatan institutions; and the formation of more effective and efficient local-level organizations. At present, technical assistance has been provided to selected kecamatan governments in Kabupaten (district) East Lombok, West Nusa Tenggara and in Papua.

  • Performance Management 
    Performance management measures productivity and efficiency of program implementation and/or service delivery for an office/work unit/organization and is carried out periodically using standard procedures. YIPD technical assistance is particularly aimed at improving the performance of delivering public services, a responsibility of local governments. Some local governments that have become YIPD partners include the City of Pontianak (West Kalimantan); Kabupaten Sleman (DIY/Yogyakarta Special Region); Kabupaten Bangli (Bali), the City of Gorontalo (Gorontalo); and Kabupaten Mimika (Papua).

  • Change Management
    YIPD’s Change Management Program is aimed at pioneering innovative change in thinking patterns from one traditionally oriented toward bureaucratic efficiencies to one more geared toward professional entrepreneurship prioritizing common objectives. The City of Pontianak, West Kalimantan, and the City of Palangka Raya, Central Kalimantan are two local governments receiving technical assistance in change management.

  • Local Government Property Asset Management
    This program improves the performance of local government property assets through inventory, classification, identification of performance indicators and monitoring. YIPD assists local governments in developing procedures for conducting price evaluation of local property assets commensurate to prevailing market prices and in building procedures for cooperation with the private sector in making more productive use of existing property assets. At present, Kabupaten Sleman in the Special Region of Yogyakarta and the City of Manado, North Sulawesi, have received YIPD technical assistance for this program.

  • Performance Budgeting
    To improve effectiveness, efficiency and accountability of local government financial management, there needs to be a link between the size of the budget and indicators for the performance achievement of each unit in the local government. YIPD helps local governments apply the principles of performance-based budgeting. At present, the Government of Kabupaten Morowali, Central Sulawesi, is one of the local governments receiving technical assistance from YIPD.

  • Restructuring Local Government Civil Service
    This program is aimed at institutional restructuring and re-organizing of local governments, which are generally poor in structure but rich in function. Technical assistance provided by YIPD leads to more effective and efficiently run local governments.

  • Analysis of the Main Tasks and Functions of Local Governments
    This program aims to avoid overlap of the main tasks and the functions of the work units in the organizational structure of local governments so that efficiency and effectivity can be improved. Local governments that have become YIPD partners include the Kabupaten Lombok Timur (East Lombok), Kabupaten Sinjai and Kabupaten Sidrap (Sulawesi), and Kabupaten Manokwari and Kabupaten Mimika (Papua).

  • Office Analysis and Mapping Office Competencies
    This program maps office competencies needed to realize the building of a professional organization with appropriate placement and development of employees commensurate with their tasks/positions. Local governments that have become partners include Kabupaten Mimika, Papua, and Kabupaten Sinjai, South Sulawesi.

  • Deregulation towards Increased Regional Investment 
    This program aims to increasing regional invesment through deregulation dan building condusive invesment climate, especially from the local regulation side. Local governments model at the phase one are Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Tabanan, Kota Denpasar, and Kota Samarinda. This program will be replicate to 5-6 interest local governments in Eastern Indonesia.

Information Center (Clearinghouse)

YIPD’s Clearinghouse provides and disseminates information related to important issues facing local governments. Some services provided by the Clearinghouse include:

  • Provision and dispersion of information through its Web site www.clgi.or.id. This Web site, actually an online library, provides access to information for local communities in the form of articles and papers from various seminars, local government innovative programs, donor programs and various publications. 

  • Sulawesi GIS
    A collaborative effort between YIPD and the Canadian International Development Agency (CIDA), this program aims at packaging information about Sulawesi in the Geography Information System (GIS) format. Information loaded on this GIS format includes biophysical and socio-economic data, development and poverty indicators, administrative boundaries, infrastructure, and donor programs. 

  • Documentation Network in the Field of Local Government
    YIPD, Smeru, CSIS, and URDI have cooperated to produce an online integrated catalogue. This catalogue can be accessed through www.clgi.or.id. The aim of this network is to open up wider public access to documents in the field of local government. Membership in this network is open.

  • Publications
    YIPD publications effectively disperse information, data, events, and lessons learned for programs in the field of local government capacity strengthening. Publications produced include modules, books, proceedings and the quarterly newsletter Inovasi CLGI. Many of these publications can be accessed online through www.clgi.or.id.

Research and Studies

YIPD provides local governments in Indonesia information and data as well as research and local government field studies through its clearinghouse. Examples of research and studies include:

  • Indonesia: Towards A Marketplace for Capacity Building at Local Level is a cooperation research study between YIPD and The World Bank Institute. This study elaborates quantitative data analysis from foreign assistances which has collected since 2003 and qualitative data analysis as well with field verification to 9 representative districts. The districts are Kota Tarakan, Kota Jayapura, Kabupaten Solok, Tanah Datar, bandung, Sleman, Jembrana, Bima and Takalar. This study aims provide foreign assistances distribution especially assistances to strengthen local government capacity building.

  • Legal study of Law No. 22/1999 conducted in the cities of Bandung, Denpasar, Makassar, Kupang and Jayapura. The study, conducted in mid-2001 aimed to understand the regional implementation of local autonomy in these cities.

  • Study of export constraints to labor-intensive manufacturing aims at understanding how to increase the contribution of the domestic manufacturing products by identifying actual cases that experienced constraints in various manufacturing industries and identified solutions. This study is a cooperative effort between YIPD, PSAP-UGM, and the GIAT Project (USAID). 

  • Capacity Building Needs Assessments (CBNA) are conducted to understand the needs, constraints, and potentials of local governments. Partner local governments include Kabupaten Bojonegoro, Central Java; Kabupaten Kutai Timur (East Kutai), East Kalimantan; and Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari and Kabupaten Mimika, Papua. This program is a partnership between YIPD, selected local governments and other stakeholders with a similar commitment to strengthening the capacity of local governments.

  • Local Government Planning and Budgeting Systems are targeted to achieve a planning and budgeting system that is effective, efficient and accountable. YIPD conducts policy studies to synthesize studies already done by various donor institutions to assist in the implementation of the decentralization program in Indonesia. Results of these studies provide input for local government policy making in the Ministry of Home Affairs, the Ministry of Finance, and the National Planning Agency (Bappenas). A key study undertaken was the cooperative effort between YIPD and GTZ’s Urban Quality Project.

In addition to the above programs, YIPD also conducts other programs that support the process of strengthening local government capacity including:

  • Indonesia Urban Disaster Mitigation Program
    This program aims at raising awareness of regional stakeholders with a role in natural disaster planning and mitigation to be pro-active rather than re-active at the time of a disaster. Programs were conducted in the City of Padang and Kabupaten Pesisir Selatan, West Sumatra. This program was a joint effort between the Asian Disaster Preparedness Center (ADPC); the Bogor Institute of Technology (ITB); and YIPD.

  • Conservation Management Planning
    This program aims at assisting in the preservation of bio diversity through counseling local governments, communities, and the private sector in making plans for conservation management. In 2004 YIPD conducted a multi-stakeholder consultation process on conservation management planning in the Bukit Batu and Giam Siak Kecil regions in Riau Province.

  • Mapping Program: Initiatives for Strengthening Local Government Capacity
    This program identifies programs for strengthening local government capacity in Indonesia and generates preliminary information and data for the development of similar programs in the future. A YIPD annual program, this information can be accessed online through www.clgi.or.id.

  • Management of Private Sector Social Development Funds
    In fulfilling their corporate social responsibility commitments, many companies allocate special social funds to be used in partnership with local government annual budgets. These funds are targeted for various activities like local development, community empowerment, and welfare improvement. The key to the effective management of these social development funds is through a partnership between the company and the surrounding communities. YIPD assists in developing guidelines and policies that a company should adopt in creating a sustainable participatory, transparent and accountable mechanism for the management of its social development fund