JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, mengungkapkan, lembaga keuangan mikro, seperti lumbung desa, tercatat mencapai 600.000 unit di Indonesia. Untuk mengaturnya, pemerintah yakni Dewan Perwakilan Rakyat telah mengusulkan adanya Rancangan Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Sebenarnya, kata Agus, pengaturan LKM telah tercantum dalam UU Perbankan pasal 58. Akan tetapi, pengaturan tentang LKM belum bisa dipraktekkan. Hal yang sudah bisa diselesaikan yakni penyelenggaraan bank komersial dan bank perkreditan rakyat (BPR).

"Tetapi lembaga keuangan mikro ini belum selesai. Karena di situ di katakan, di UU dan peraturan yang mengatur bahwa lembaga-lembaga tadi, seperti lumbung desa, harus bisa diubah menjadi bank perkreditan rakyat dalam waktu tertentu," ucap Agus, di DPR, Kamis ( 26/1/2012 ).

Agus menuturkan, berubahnya LKM menjadi BPR belum bisa dilakukan dalam waktu tertentu itu. Alih-alih berubah, LKM justru menunjukkan prestasi yang kurang baik pada tahun 1990 -an. Alhasil, banyak LKM yang menjadi ragu untuk berubah jadi BPR. "Tetapi ini adalah sesuatu yang tidak boleh didiamkan, karena aktivitas penghimpunan dana masyarakat itu harus diatur," tambah Agus.

Harus ada regulasi sehingga nantinya LKM tidak merugikan masyarakat penabung atau masyarakat yang menyimpan dana di lembaga ini. Dikatakan Agus, pemerintah pun menginginkan LKM ini ketika cakupan wilayah operasinya telah meluas atau asetnya bertumbuh besar perlu berubah menjadi BPR atau koperasi. "Jadi LKM itu idealnya bisa berubah setiap saat menjadi koperasi," tukasnya.

Dengan begitu, RUU LKM nantinya akan mengatur LKM itu seperti apa hingga pengawasannya bagaimana. "Kita harapkan ini akan membuat sistem keuangan kita lebih baik," pungkas Agus yang juga mengapresiasi langkah DPR terkait pengusulan RUU LKM ini.


Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/01/26/1623321/Di.Indonesia.Ada.600.000.Lembaga.Keuangan.Mikro