Jakarta 10310, Indonesia
Phone: +62-21-390 3680
Fax: +62-21-3193 0780
E-mail: resourcenter@yipd.or.id
BERITA
Perubahan Iklim. Studi DNPI Tidak Ubah Regulasi Gambut
Jakarta (Kompas). Dewan Nasional Perubahan Iklim selama 18 bulan mengembangkan studi pengurangan emisi gas rumah kaca. Hasil studi yang melibatkan 150 peserta dari sejumlah instansi pemerintah dan swasta serta lembaga swadaya masyarakat itu tidak bertujuan mengubah regulasi gambut yang ada meski gambut dituding sebagai salah satu penyumbang emisi terbesar.
Otonomi Daerah Jawa Tengah (7-HABIS). Menakar Geliat Gotong Royong ala Jawa Tengah
Semarang (Kompas). Subosuka Wonosraten, Barlingmascakeb, dan RM Sampan adalah beberapa gagasan daerah di Jawa Tengah memupuk kekuatan bersama untuk memajukan daerah, sebuah semangat holopis kuntul baris pada era otonomi.
Lingkungan. Hutan DAS Jeneberang Tinggal 13 Persen
Makassar (Kompas). Kondisi Daerah Aliran Sungai Jeneberang yang meliputi wilayah Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, dan Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, kian memprihatinkan. Hutan kini tinggal 8.259 hektar, artinya 13,3 persen dari luas wilayah DAS Jeneberang yang 61.733 hektar.
Penyakit. Muntaber, Empat Orang Meninggal
Malang (Kompas). Empat orang meninggal dan 82 lainnya dirawat di rumah sakit akibat wabah muntah berak di dua kecamatan, yakni Kecamatan Kepanjen dan Ngajum, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pekan lalu. Pemerintah Kabupaten Malang menyatakan sebagai kejadian luar bisa.
Pilkada Batam, KPU Ingatkan Persyaratan Calon
Batam (Kompas). Komisi Pemilihan Umum Kota Batam mengingatkan siapa saja yang berambisi mencalonkan diri sebagai wali kota dan wakil wali kota Batam 2011-2015 untuk mencermati persyaratan administrasi. Jika salah satu persyaratan tak dilengkapi, calon akan dinyatakan tidak lolos.
AGENDA
DOWNLOAD
- Kebijakan Keuangan Daerah
- Pedoman Siklus Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah : Modul C Dokumen Pelengkap, Referensi dan Sumber Informasi
- Hubungan Kelembagaan Legislatif dan Eksekutif
- Pedoman Siklus Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah : Modul A - Siklus Pengembangan Kapasitas
- Pedoman Siklus Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah : Modul B






