Implementasi Urusan Bidang Pendidikan Pasca UU No. 23 Tahun 2014

24 march 2016

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan perubahan pula dalam beberapa hal seperti dalam pembagian urusan pemerintahan. Pada UU terbaru, bidang pendidikan menengah merupakan salah satu dari beberapa bidang yang pengelolaannya dialihkan dari pemerintahan daerah kabupaten/kota menjadi tanggungjawab pemerintah daerah provinsi.

Terkait hal tersebut, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) berkerjasama dengan Putera Sampoerna Foundation (PSF) melakukan seminar dengan judul “Implementasi Urusan Bidang Pendidikan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014” pada Kamis, 23 Maret 2016 ini.

Dihadiri oleh sejumlah perwakilan pemerintah kota, seminar tersebut menghadirkan beberapa narasumber dalam diskusi panel seperti Nenny Soemawinata, Managing Director Putera Sampoerna Foundation; Dr. Suhajar Diantoro, Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Kemendagri; dan Perwakilan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud.

Nenny Soemawinata memaparkan kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui pendidikan. Setidaknya terdapat tiga sasaran pendidikan saat ini yaitu kesetaraan dan pemerataan akses bagi semua penduduk; memperbaiki kualitas pendidikan dasar untuk berpikir kritis, kreatif, jiwa kewirausahaan, dan pola pikir global; dan meningkatkan daya saing dengan mengembangkan program pendidikan melalui keterampilan. Sasaran tersebut diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja yang memiliki jiwa kepemimpinan, daya saing global, dan keterampilan STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics).

Selanjutnya, Dr. Suhajar Diantoro menguraikan mengapa terjadi peralihan kewenangan tersebut yaitu melihat dari evaluasi 17 tahun desentralisasi, menciptakan mutu pelayanan yang sama di kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, menghindari politik lokal, menciptakan akuntabilitas, efektif, dan efisien serta sebagai upaya mencapai visi dan misi dalam nawacita pemerintah. Kemendagri pun bertugas untuk mempersiapkan kelembagaan daerah untuk mengoptimalkan SKPD sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah.

Perwakilan dari Kemendikbud pun menjelaskan proses pengalihan Personel, Prasarana dan Sarana, Pendanaan, serta Dokumentasi (P3D) urusan pemerintahan dalam pendidikan menengah. Proses pengalihan masih terus berjalan dan terdiri dari tahap inventarisasi P3D; Serah terima personel, sarana dan prasarana; serah terima pendanaan; dan pelakasanaan peralihan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2017.

Selanjutnya dalam sesi tanya jawab, sejumlah perwakilan pemerintah kota menyampaikan kendala dan masalah yang dihadapi atas implementasi UU No. 23 Tahun 2014 seperti kendala pendanaan nantinya, permasalahan kurikulum, dan kualitas guru. Hasil diskusi ini akan menjadi masukan bagi pemerintah pusat dalam menyusun Peraturan Pemerintah urusan pendidikan.

Penulis: Betharia Rajagukguk

From Twitter