Pengelolaan Keuangan Berbasis TI Banyuwangi Jadi Percontohan

31 october 2016


Ilustrasi

Inovasi pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dijadikan percontohan tingkat nasional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Hal itu diwujudkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menpan RB Asman Abnur dan Bupati Abdullah Azwar Anas di acara Forum Nasional Replikasi Inovasi Pelayanan Publik 2016.

"Kami bersyukur inovasi di Banyuwangi dipilih untuk direplikasikan. Ini penghargaan pemerintah pusat bagi daerah. Hal ini membuat daerah semakin terpacu untuk maju. Ini menunjukkan perhatian dan penghargaan pemerintah pusat atas kerja yang dilakukan oleh daerah," ujar Anas.

Kemenpan RB meminta Banyuwangi melakukan transfer of knowledge inovasi pelayanan publik dalam pengelolaan anggaran daerahnya itu kepada semua kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Diharapkan kabupaten/kota yang diundang pada acara ini, bisa menyerap informasi tersebut, sehingga nantinya bisa mereplikasi program serupa di daerah masing-masing.

“Inilah wujud nyata ke-Indonesiaan, di mana kita tidak lagi bicara kabupaten saya atau kota Anda, tapi berembuk bagaimana mengaplikasikan yang baik di satu daerah ke daerah yang lain demi pelayanan kepada masyarakat,” kata Anas.

Menurut Anas, Banyuwangi telah mengintegrasikan mulai perencanaan, tata kelola, hingga evaluasi memanfaatkan teknologi informasi yang bisa diakses secara luas. Banyuwangi juga telah menerapkan sistem akrual selama tiga tahun terakhir. Banyuwangi menjadi kabupaten pertama di Jawa Timur dan ketiga di Indonesia yang telah menerapkan sistem keuangan berbasis akrual sejak 2014.

Selain itu Banyuwangi juga menerapkan e-audit terintegrasi di mana auditor tidak memerlukan surat izin untuk masuk ke seluruh dinas hingga desa-desa. E-audit juga bisa langsung mengecek tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Semua langsung jalan lewat online secara real time, termasuk mengaudit hingga ke desa-desa," ujar Anas lagi.

Banyuwangi juga menerapkan e-village budgeting dan e-village monitoring, sistem penganggaran desa yang terintegrasi dalam jaringan online untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran desa. Sistem ini memangkas mata rantai penyusunan dan pengawasan anggaran secara manual di tingkat desa.

“Banyuwangi adalah daerah terluas di Pulau Jawa dengan  24 kecamatan dan 189 desa. Melalui sistem ini, kontrol atas pemanfaatan dana desa bisa dilakukan setiap saat tanpa harus datang ke setiap desa. Kita bisa tahu progres pekerjaan hingga ke pelosok desa lengkap dengan foto dan titik lokasinya melalui Google Maps, sehingga tidak bisa ada proyek ganda atau fiktif. Sistem ini sekaligus untuk memberi perlindungan bagi perangkat desa agar selalu sesuai aturan,” ujar Anas.

Sumber: Berita Satu, Pemkab Banyuwangi, Tempo

 

From Twitter