Bandung Hibahkan Aplikasi Smart City ke Beberapa Daerah

08 september 2016


Ilustrasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menghibahkan aplikasi Smart City ke beberapa kota dan kabupaten di Indonesia. Hal tersebut diwujudkan dengan melakukan penandatanganan kerjasama (MoU) saat berlangsungnya Indonesia Smart City Forum 2016 di Bandung.

Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Walikota Bandung, Ridwan Kamil dan kepala daerah dari Kota Palu, Kota Sungai Penuh, Kota Depok, Kota Langsa, Kota Solok, Kota Bontang, Kota Kotamobagu, Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kota Jambi,  Kota Bitung, Kota Tegal, Kota Palopo, Kota Batam, Kota  Tangerang, serta Kota Ternate. 

Selanjutnya adalah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Balangan, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Bangka Selatan. 

"Penyelenggaraan program ini didasarkan pada prinsip kolaborasi. Perbanyak kolaborasi, kurangi kompetisi, karena kita NKRI. Dan memang kunci smart city adalah kolaborasi dan sinergi. Jangan masing-masing kota membangun untuk menyelesaikan masalah yang sama," ujar Ridwan Kamil.

Menurut Walikota yang akrab disapa Emil ini, dia berharap para pemimpin daerah bisa membawa pulang sesuatu dari acara tersebut dalam bentuk ilmu, kerjasama antar daerah dan juga kegiatan yang bisa langsung dilakukan di daerahnya masing masing.

Konsep Smart City yang untuk membuat Kota Bandung menjadi lebih baik, telah terbukti cukup sukses dijalankan, meski progresnya baru mencapai 70%. Inovasi teknologi di lingkungan pemerintahan, tentunya akan memudahkan pelayanan publik, serta dapat menghemat anggaran dan pengeluaran daerah. "Dengan Smart City, khususnya melalui aplikasi e-budgeting, Kota Bandung berhasil menghapus 1200 kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kurang efektif. Bahkan, kami bisa menghemat anggaran sampai 1 Triliun rupiah,” ujar Ridwan Kamil.

Emil ini juga menyatakan bahwa Pemkot Bandung sejauh ini telah memiliki 320 aplikasi yang dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kota, mulai dari perijinan online, pengaduan online, hingga penilaian aparatur pemerintahan langsung oleh masyarakat. "Kota Bandung baru memilki 320-an aplikasi dan software, karena kami baru mengindentifikasi 320 permasalahan di Kota Bandung,"  terang Emil.

"Di Bandung semua dinas punya akun sosmed, dulu warga yang komplain ke saya hampir ribuan. Dengan sistem Lapor!, daya problem solving terselesaikan 70 persen. Saya paksa tiap dinas punya akun sosmed sendiri. Bukan berarti tidak ada masalah tapi keluhannya sekarang lebih merata," ucapnya.

Pada dasarnya, kata Ridwan, tiap perubahan bisa dilakukan selama ada kemauan (political will) dari tiap pemimpin daerahnya.

"Cara saya 70 persen memaksa. Perubahan itu ada dari political will sehingga insya Allah siapa Wali kotanya tak bergantung gaya pemimpin kotanya, karena teknologi bisa menyelesaikan masalah rutin," ungkapnya.

Sumber: Chip, Kompas, Liputan 6

 

From Twitter